Ratusan mahasiswa dari berbagai element organisasi mahasiswa di wilayah Kediri mengelar aksi refleksi Sumpah Pemuda di Monumen Simpang Lima Gumul (SLG) Kediri, Jawa Timur, Selasa (28/10) malam.
PEMERINTAHAN Joko Widodo perlu segera mengantisipasi berkembangnya bibit radikalisme di kalangan remaja melalui pendidikan berbasis penguatan wawasan sosial. “Pendidikan kita sekarang masih terobsesi bagaimana membuat anak pintar saja. Seharusnya itu dibarengi dengan penguatan karakter sosial yang memadai,” kata sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Arie Sudjito, kemarin.
Menurut dia, fenomena yang berkaitan dengan terorisme atau kekerasan berbasis ideologi tertentu akan selalu muncul jika pemerintah masih mengandalkan metode yang sama dalam pendidikan. “Jika tidak dicermati, mereka akan terusmenerus melakukan regenerasi dengan penyebaran ideologi mereka di kalangan generasi muda,” katanya.
Pengembangan strategi persuasif, menurut dia, perlu diupayakan pemerintah melalui penguatan karakter sosial yang dapat diterapkan dalam pendidikan. Titik tekan dalam penguatan karakter sosial, ia mencontohkan, mencakup nilai-nilai keharmonisan antarwarga, serta penghargaan terhadap keragaman realitas sosial masyarakat.
“Dengan penguatan karakter sosial, remaja akan terbentengi dari kemungkinan menerima paham atau doktrin yang mengarah radikalisme,” kata dia. Selain itu, kata Arie, pemahaman kehidupan berdemokrasi juga perlu diperkuat, sebab saat ini justru banyak berkembang semangat sektarianisme yang cenderung mengarah pada perpecahan. Ia menilai munculnya gejolak aksi kekerasan atau terorisme juga dapat didorong oleh kesenjangan kesejahteraan atau perekonomian yang terjadi di masyarakat.
“Kesenjangan sosial juga dapat membangkitkan gerakan radikalisme yang menjadi bibit terorisme,” katanya. Inklusivitas Di Jayapura, Papua, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Edy Suandi Hamid mengingatkan perlunya pengembangan inklusivitas di Indonesia untuk mencegah terjadinya konflik antarmasyarakat.
“Pengembangan inklusivitas akan melahirkan sikap saling pengertian dan harmoni di antara masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman suku, agama, budaya, ras, dan golongan,” katanya, Sabtu (1/11). Pada pidato ilmiah wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (Stikom) Muhammadiyah Jayapura, ia mengatakan pengembangan inklusivitas juga dapat menghindarkan munculnya gerakan-gerakan radikal yang bisa menimbulkan instabilitas berkepanjangan dan merugikan bangsa.
“Karena itu, inklusivitas dan pluralisme perlu dikembangkan dalam pendidikan di Indonesia,” kata mantan Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu. Edy mengatakan Stikom Muhammadiyah patut diapresiasi karena dari 146 orang yang diwisuda, sebanyak 126 orang atau 86,3% di antaranya beragama Katolik/Kristen dan hanya 20 orang atau 13,7% yang beragama Islam.
“Hal itu menunjukkan upaya mencerdaskan anak bangsa yang dilakukan perguruan tinggi Muhammadiyah tidak hanya bagi komunitas muslim, melainkan juga umat lainnya,” katanya. Ia mengatakan hal itu menunjukkan inklusivitas Muhammadiyah yang tidak membedakan agama dalam kiprahnya membangun bangsa. ( MI/AKHMAD MUSTAIN)
